RUU Perampasan Aset: Advokat dan Komisi III Soroti Risiko Penyalahgunaan dan Salah Sita

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus berlanjut. Sejumlah advokat dan anggota Komisi III DPR mengemukakan kekhawatiran serta usulan terkait aturan yang tengah disusun. Advokat Juniver Girsang mengingatkan agar RUU ini tidak dijadikan alat untuk menghabisi lawan politik, berdasarkan pengalamannya sebagai pengacara (Antara Sulsel, 3 Agustus).

Peran PPATK dan Kepastian Hukum

Anggota Komisi III DPR Bimantoro Wiyono meminta RUU Perampasan Aset menjamin kepastian hukum, memperkuat peran PPATK, dan mencegah kriminalisasi melalui penegakan hukum berbasis bukti (Kumparan, 4 Agustus). Sementara itu, praktisi hukum sepakat bahwa RUU ini harus menekankan kejelasan penghitungan (Katadata, 3 Agustus).

Usulan Soal Salah Sita dan Pengelolaan Aset

Advokat menyoroti ukuran kerugian dan risiko salah sita aset dalam RUU ini (Kumparan, 4 Agustus). Menurut salah satu advokat, RUU perlu mengatur upaya hukum bagi warga jika terjadi salah sita (Detik News, 4 Agustus). Selain itu, muncul usulan pembentukan badan independen untuk mengelola aset rampasan agar kewenangan Kejaksaan dan KPK tidak tumpang tindih, seperti diusulkan Ahmad Sahroni (Tribunnews, 4 Agustus).

Proses Pengesahan Masih Panjang

Komisi III DPR menyatakan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset tidak mudah dan masih menyerap aspirasi (Kumparan, 4 Agustus). Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan RUU akan disahkan, dan sejumlah poin masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.