Pemerintah Tegaskan Larangan Ekspor Logam Tanah Jarang Hanya untuk Produk Utama

Pemerintah memutuskan bahwa larangan ekspor logam tanah jarang (LTJ) hanya berlaku untuk produk utama, bukan untuk komoditas yang mengandung LTJ sebagai unsur ikutan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman, sebagaimana dilaporkan Detik Finance dan Sindonews pada 3 Agustus.

Ribuan Kapal Tertahan

KSP Dudung mengungkapkan bahwa lebih dari 100 kapal ekspor sempat tertahan akibat perbedaan penafsiran terhadap aturan larangan ekspor LTJ, seperti dilaporkan CNN Indonesia dan Liputan6. Kesepahaman ekspor LTJ menjadi pedoman transisi agar eksportir, surveyor, serta Bea dan Cukai memiliki acuan yang sama.

Penyempurnaan Aturan

Kementerian dan lembaga terkait akan mempercepat penyempurnaan aturan mengenai LTJ dan unsur radioaktif, menyusul terkendalanya ekspor sejumlah komoditas tambang akibat indikasi kandungan LTJ. Hal ini diungkapkan Liputan6 dalam beberapa laporannya.

"Indonesia belum memiliki industri khusus logam tanah jarang meski mineral tersebut terdapat sebagai komoditas ikutan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, seperti dikutip Liputan6.

Polemik ini mencuat setelah adanya larangan ekspor LTJ yang ditetapkan pemerintah, namun penerapannya menimbulkan kebingungan di lapangan. Dengan penegasan ini, diharapkan ekspor komoditas tambang lainnya dapat kembali lancar.